pengawasan dana desa. asedgnipmadneP . pengawasan dana desa

, & Razak, A. Kecamatan dan 62 desa dan setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda- beda. Rumusan masalahnya adalah “Apakah Pelaporan Keuangan Alokasi Desa Buon Mandiri Tahun 2015 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai RI No. Liputan6. Pada tahun anggaran dana desa 2016 di Desa Colo berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disepakati dan disetujui oleh kepala Desa Colo bersama dengan BPD Desa Colo. 3. Disamping Kebijakan Pengawasan Tahun 2016 dan 2017, maka Kementerian dalam Negeri menyusun suatu pedoman pengawasan dana desa tersebut. Direktur Jenderal. id 082113032008 - 082113032008. Tujuan dari pedoman pengawasan dana desa adalah untuk memberi keyakinan memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban danaMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan Sistem Keuangan Desa1 (Siskeudes) cukup efektif membantu kemudahan akunting dana desa2 yang rumit. 4/Apr/2018 Gambar 1. id - Nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan masalah dana desa turut ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Mabes Polri di Jakarta, Jumat (20/10/2017). (2) Pelaksanaan pengawasan Alokasi Dana Desa oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan melalui Pelaporan Pengeloalaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pemanfaatan Dana Desa. Banjar Baru Kab. Pancamulia. 20 Wajib membina & mengawasi pemberian & penyaluran dana desa, ADD & BHPDRD dari kab/ kota kepada desa (Ps. PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA MENURUT PRINSIP ORIENTASI KONSENSUS . pembinaan, pengawasan dan pengendalian. ADD tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari. Melakukan Pembinaan dan Monitoring penggunaan ADD. bahwa pelaksanaan pengawasan dana desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pengelolaan dana desa sehingga terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah dan tepat penggunaan;Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengawas sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya atau belum. Dengan Nilai Anggaran Rp. Pembinaan dan pengawasan dana desa sendiri tidak lepas dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, hal ini tidak terlepas dari. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menggunakan perspektif kualitatif untuk menganalisisSitus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sebelumnya, Ketua BPK Bahrullah Akbar menjelaskan penggunaan dana desa relatif belum banyak tersentuh tangan lembaga auditor negara tersebut. 07/2017 tentang. Supaya dana desa tepat sasaran, tepat guna, maka perlu ada pendampingan dan pengawasan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, di gedung Divisi Humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. DANA DESA DI KABUPATEN SINJAI (LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF VILLAGE FUND CORRUPTION IN SINJAI DISTRICT) Disusun oleh : IHSAN ASMAR. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pengenaan sanksi tentang penghentian penyaluran dana desa jika. Pengawasan Pengawasan adalah suatu proses yang ditujukan untuk menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan suatu langkah yang dapat menjadi penunjang dalam meraih hasil yang diekspektasikan dan selaras dengan langkah yang ketentuannya sudah diputuskan sebelumnya (Sule dan Saefullah,. COM, JAYAPURA - Terkait pengelolaan dana desa, Kepala Distrik Sentani Timur, Eslie Suangburaro mengatakan, pihaknya sangat rutin melakukan. Toha Andiko, M. Peraturan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 190/PMK. Berikut ini beberapa saran terkait pengawasan dana desa antara lain Pertama; Optimalisasi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. MENGEFEKTIFKAN Pengawasan Desa oleh Masyarakat Pendahuluan Penyelewengan Dana Desa (DD) di sejumlah daerah memicu keraguan terhadap efektivitas penyelenggaraan Undang-Undang No. SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA. urusan pemerintahan desa. PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI WILAYAH KOTA PADANGSIDIMPUAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) Sarmadan Pohan Universitas Muhammadiyah Tapanuli selatan ABSTRAK1 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Barang Sitaan dalam perkara pidana. Desa pada periode Pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019, anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp. Mengingat Kepala Desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, maka Kepala Desa harus bisa mengelolanya dengan baik, dengan begitu untuk mencegah terjadinya korupsi dibentuklah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu aturan dan sistematika yang jelas untuk mengawasi penerapan progam- progam yang dana. Komite IV DPD RI bersinergi dengan BPKP untuk melakukan. "Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, controlling. Guna meningkatkan kompetensi APIP dalam pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggelar kegiatan Bimtek Pengawasan. Acara penandatanganan MoU itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Mendes Eko Putro Sandjojo, beserta jajaran di masing-masing lembaga. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 4. 4 Pernyataan Kebaruan. Pada tahun anggaran dana desa 2016 di Desa Colo berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disepakati dan disetujui oleh kepala Desa Colo bersama dengan BPD Desa Colo. Hal ini. Belanja Desa untuk Infrastruktur Meningkat Tajam lebih dari. Untuk meningkatkan pemahaman kepada pemerintah daerah dan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa agar dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar sosialisasi dengan mengusung tema “Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam. (2021). Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan. Prof. PENDAHULUAN A. Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Dana Desa. Penjelasan mengenai Pengawasan Dana Desa oleh Masyarakat Desa terdapat pada Bab V pasal 23, 24, dan 25. tahapan pengelolaan dana desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, penelitian sebelumnya hanya menganalisis pada pengelolaan dana desa saja. 100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2015, Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Pengelolaan Dana Desa . 2. Kata Sandi. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan terkait komitmen pemerintah pusat dan negara dalam rangka memastikan perlindungan serta memberdayakan masyarakat desa. Mahasiswa: 14312282 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2018. Pengawasan di sini bertujuan agar dana desa tidak diselewengkan oleh pihak-pihak terkait di desa, sehingga dana yang ada dapat digunakan sebagaimana mestinya. Anda mungkin tidak asing dengan BPK yang merupakan sebuah lembaga dengan tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah? Namun selain BPK-RI, ada juga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dalam istilahnya lembaga pengawas internal. "Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 ada alokasi kebijakan Kementerian Keuangan, untuk memberikan alokasi dana desa minimal 20%,. JAKARTA (22/12) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Keuangan berkomitmen mengawal akuntabilitas keuangan dan transparansi Dana Desa. Kecamatan Tebing Syahbandar. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). H. Selain Dana Desa terdapat pula pendapatan lain berupa Pendapatan Asli Daerah (PADES) yang merupakan bagian dari hasil PDRD kabupaten/kota,. Pengawasan yang dimaksud meliputi: 1)Kebijakan desa, 2)kelembagaan desa, 3)keuangan desa dan 4)kekayaan desa. Model pengawasan desa oleh masyarakat Forum yang diperluas dapat mengadopsi Musyawarah Khusus Perempuan di masa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), mengoptimalkan BPD dan LKD sebagai saluran usulan, serta mendorong pendamping dan kader desa untuk melakukan pemetaan Pengawasan masyarakat (social control) yang dilakukan masyarakat di desa penelitian, ditujukan kepada pemerintah desa (Kepala Desa dan perangkatnya) sebagai suatu reaksi yang timbul akibat kinerja pemerintah desa yang tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara umum. KPK telah melakukan kajian tentang dana desa dan mendapati ada celah terjadinya penyelewengan. Kata kunci:. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa e. merupakan alokasi dana desa”. 835 2. PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN DANA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE B0LANGO, Menimbang : a. sdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 14 november 2022 | 18. 2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; 3. Alokasi dana untuk pembangunan di daerah sebenarnya terus meningkat. N2 - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Kedua, apa tindak Lanjut Hasil temuan. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung. Presiden Jokowi meminta penggunaan dana desa diawasi, sementara KPK meminta dievaluasi menyeluruh penerapannya. Contohnya, aplikasi pengawasan dana desa dapat memberikan informasi tentang pengeluaran dana desa secara real-time, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. e. 6. Model pengawasan desa oleh masyarakat Forum yang diperluas dapat mengadopsi Musyawarah Khusus Perempuan di masa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), mengoptimalkan BPD dan LKD sebagai saluran usulan, serta mendorong pendamping dan kader desa untuk melakukan pemetaan Menurut Ketut, Halim Iskandar menyampaikan bahwa Kemendes PDTT memiliki anggaran untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD). Beberapa modus penyimpangan dana desa yang marak adalah markup proyek, program fiktif, penggelapan dana, hingga pemotongan anggaran. Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. 1 Kerangka Pemikiran. menyediakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 138 triliun (USD 10,3 miliar) untuk sekitar 75. komitmen membangun desa, pembentukan tim pengawas independen yang awasi jalannya pengelolaan dana desa, sumpah perangkat desa menggunakan kitab suci, dan sanksi yang. Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah. Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa. Penelitian dilakukan di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak pada pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, pelaksana kegiatan pembangunan. PMK No. Menurutnya, dana desa merupakan program penting sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan meratakan pembangunan. 000,-*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan dari perencanaan dan penggunaan alokasi. 1. Pembinaan dan pengawasan telah Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat meliputi memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada desa; memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, implementasi Siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) adalah badan yang bertindak sebagai pengawasan di tingkat desa. Tak kurang dari Rp 433,8 miliar dana desa dikorupsi selama periode 2015-2021. Kami harapkan inspektorat juga berperan mengawasi. Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengawasan, pengelolaan dana desa. pengawasan dan pemeliharaan; c. memberikan pengertian kepada desa dampingan tentang proses-proses pengawasan yang ada di desa. Dalam pasal 2 Peraturan presiden Nomor 60 tentang dana desa menyebutkan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien,Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan. Inefisiensi ini dapat terjadi karena pada tahap pengawasan tidak dilakukan dengan baik, sebagai contoh masyarakat desa yang ikut bekerja dalam kegiatan pembangunan sulit. [6] Bagi Kabupaten/Kota. Direktur Pengawasan. Pengawasan oleh Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 19 ayat (1) menyangkut dua hal : Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, dan. dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai di biayai oleh dana desa. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 000,-*. Download Now. Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Bantuan Dana Desa. dana yang dikucurkan bagi desa setiap tahunnya, menurut Dr. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Batu Kede Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang (dibimbing Jaelan Usman dan Anwar Parawangi). Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa e. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. PP 43/2014 Pasal 154 ayat (1), Camat/ sebutan lain melakukan tugas Pembinaan dan pengawasan desa, melalui: Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades; Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa; Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang. Pengelolaan . Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 15 2. pengawasan dana desa dalam rangka meyakinkan bahwa tujuan dari dana desa terpenuhi yaitu mensejahterakan masyarakat. 4. A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. Sejak bergulir pada tahun 2015 lalu hingga tahun 2021, sebanyak 400,1 triliun dana desa mengalir ke 74. Dana desa memiliki pengertian yaitu dana yang sumbernya berasal dari APBN yang dengaja diperuntukkan bagi desa kemudian di transfer melalui APBD kabupaten/kota guna membiayai penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa; 20. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;vi KATA PENGANTAR Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF PARTISIPASI PUBLIK (Studi Kasus Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar) dapat diselesaikan. Untuk mengatasi potensi kecurangan (fraud), pengawasan Dana Desa diserahkan kepada Inspektorat, Pasal 19 PP NO 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS CEK LIST. Perencanaan. Transparansi, Penyalahgunaan, dan Akuntabilitas. 467 kali: operasional pemerintahan desa 3% (tiga persen) dari dana desa: 14 maret 2023 | 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2020 oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selanjutnya diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo. Namun hasil. Nama Lengkap. Kendala yang dialami. CO , JAKARTA - Polri dinilai positif dalam mengeluarkan sejumlah petunjuk teknis untuk menjaga investasi. Yudhi Aldriand Follow. "Intinya bagaimana. Dokumentasi . Terbitnya Permendagri 73 tahun 2020 berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi. Pengawasan penggunaan Dana Desa, Kementerian Keuangan RI. Dau Malang, Jawa Timur 65151. 954 desa di 434 Kabupaten/Kota. Dalam kajian (tahun 2015) KPK saat itu menemukan setidaknya 14 potensi persoalan yang meliputi empat aspek, yaitu regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Senin (10/1/2022). id. 035,49 Rp. 184. inspektorat-materi-pengawasan-desa - Download as a PDF or view online for free. Pengawasan Oleh BPD. PENDAHULUAN 1. bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dimiliki masyarakat. Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa. 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Permasalahan Permasalahan yang di sajikan oleh penulis pada karya tulis terapan ini yaitu : 1) Bagaimana kondisi pengelolaan dana desa saat ini sehingga Polri khususnya Bhabinkamtibmas perlu melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan TP. Belum Memiliki Akun Daftar di Sini. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Download to read offline. 20. 2 Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh. 81 Cilandak Barat - Jakarta Selatan - 12430 Indonesia Telp. 006 kecamatan pada 33 Provinsi . Pengawasan masyarakat (social control) yang dilakukan masyarakat di desa penelitian, ditujukan kepada pemerintah desa (Kepala Desa dan perangkatnya) sebagai suatu reaksi yang timbul akibat kinerja pemerintah desa yang tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara umum. 957 desa. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). Pendampingdesa. Pengawasan terhadap. Pengawasan Dana Desa - UU Desa Nomor 6 Th 2014, ada dana milyaran rupiah langsung ke desa bersumber dana desa bagian dari dana perimbangan yang diterima kab/kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam mengefektifkan laporan penggunaan dana desa adalah: (a) Taat dengan aturan regulasi dan ketentuan, (b) menyetor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau progres hasil pelaksanaan kegiatan dan (c) Laporan realisasi. "Itu kenapa 686 kepala desa terjerat kasus korupsi menurut data KPK. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun b. Kata Kunci: Pengawasan Dana Desa, Akuntabilitas Keuangan, Pandemi Covid-19. Dalam nota kesepahaman tersebut, diatur kerja sama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Sejalan dengan temuan ICW, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebut ada 601 kasus korupsi terkait Dana Desa yang melibatkan 686 kepala desa atau perangkat desa antara tahun 2012-2021. Penjelasan: Model ekonomi neo klasik mengasumsikan bahwa pasar bersifat sempurna, persaingan juga sempurna, barang keluar masuk secara bebas, segala informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh, biaya transaksi tidak ada, dan tidak perlu campur tangan pemerintah karena harga-harga terbentuk sebagai akibat interaksi permintaan dan. Conference: Konferensi Internasional Berbahasa Indonesia FDGBI. Hidayah, A. Abstract. aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa ;3). 856,47 miliar dan tahun 2021 Rp857,89 miliar. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak 2019. Fathur Rokhman, M. 1. 4. yang ada di desa sehingga partisipasi masyarakat kita . Dalam hal ini, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) akan menjadi instrumen di. Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD : 1. Menurut Prasetyanto dalam Prambudi (2014), pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. kepada Desa. Sebanyak 729 orang ditetapkan sebagai. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. 000 desa. Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD. E. PERSPEKTIF, 10 (2) (20 21): 371-3 82. Pengawasan terhadap pemerintah desa dilakukan oleh pejabat pengawas. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentnag Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah. Judul. pengawasan dana desa dilihat dari 4 dimensi yaitu penetapan standar, penetapan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan dan perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.